Pembahasan RUU KKS atau Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber kembali menguat di ruang publik. Isu ini relevan bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Pontianak dan Kalimantan Barat, seiring makin luasnya layanan digital yang menyentuh data pribadi warga. Inti perdebatan bukan hanya soal perangkat teknis, melainkan bagaimana negara tetap kuat tanpa melepaskan batasan hukum yang melindungi hak konstitusional.
Mohammad Novel Ariyadi, Deputy Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) yang juga Direktur LSP PDP Indonesia serta peneliti keamanan dan ketahanan siber PSAPI, menegaskan dua mandat utama yang perlu dipegang. Pertama, kemampuan negara memutus rantai intervensi asing yang bertumpu pada eksploitasi data pribadi. Kedua, setiap penggunaan kewenangan harus tunduk pada pembatasan, pengawasan, dan akuntabilitas yang jelas.
Negara kuat bukan kewenangan tanpa batas
Dalam negara hukum yang demokratis, kekuatan institusi tidak diukur dari keluasan kuasa semata. Kekuatan justru tampak ketika ancaman dapat dihadapi secara efektif, sementara setiap tindakan pejabat memiliki dasar hukum, dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut, menurut Novel, layak menjadi fondasi pembahasan RUU KKS agar tidak condong ke model kekuasaan yang longgar tanpa kontrol.
Pelindungan data pribadi selama ini sering ditempatkan pada kerangka privasi klasik: keabsahan pengumpulan, kesesuaian tujuan, pengamanan, serta hak subjek data untuk mengoreksi atau menghapus informasi. Kerangka itu tetap penting. Namun skala risikonya berubah cepat ketika data diperlakukan sebagai infrastruktur strategis, bukan sekadar catatan administratif.
AI mengubah cara data pribadi dieksploitasi
Kecerdasan buatan memperbesar jangkauan dan dampak pemanfaatan data. Pada skala populasi, data pribadi dapat dipakai untuk membaca pola masyarakat, memprediksi perilaku, memengaruhi keputusan, hingga mendukung penargetan individu. Pertanyaan publik pun bergeser. Bukan hanya apakah sistem diretas atau basis data bocor, melainkan kapan eksploitasi data berujung pada ancaman terhadap demokrasi, layanan esensial, keselamatan manusia, kedaulatan, atau kepentingan strategis nasional.
Intervensi asing berbasis data pribadi dipahami sebagai rangkaian tindakan yang diarahkan, dibiayai, difasilitasi, atau didukung secara material oleh nexus asing. Tujuannya memperoleh keuntungan strategis yang menimbulkan kerugian serius bagi Indonesia. Kehadiran unsur asing saja tidak cukup; harus ada keterkaitan yang dapat dibuktikan antara aktor, cara, tujuan strategis, dan dampaknya.
Dari mengumpulkan data hingga mendorong tindakan
Pada era pengawasan massal yang dikenal luas lewat pengungkapan Edward Snowden, pola utamanya sering digambarkan sebagai collect-store-search: data dikumpulkan, disimpan, lalu ditelusuri untuk menemukan orang atau aktivitas tertentu. Di era kecerdasan buatan, rantai itu memanjang menjadi collect-fuse-infer-predict-personalise-act.
Alurnya mencakup pengumpulan data, penggabungan lintas sumber, penyimpulan atribut yang tidak pernah dinyatakan secara eksplisit, prediksi perilaku, personalisasi pesan atau perlakuan, hingga dorongan agar target melakukan tindakan tertentu. Perubahan rantai inilah yang menuntut RUU KKS tidak berhenti pada pendekatan keamanan lama, melainkan menjawab risiko pembentukan dan rekayasa target di ruang digital.
- Pengumpulan dan penggabungan data lintas platform
- Inferensi atribut tersembunyi serta prediksi perilaku
- Personalisasi pesan yang diarahkan pada aksi tertentu
- Potensi dampak pada kedaulatan dan layanan publik
Implikasi bagi publik daerah dan tata kelola nasional
Bagi pembaca di Pontianak, kesadaran terhadap tata kelola data menjadi bagian dari ketahanan sehari-hari. Aktivitas perbankan digital, administrasi kependudukan, pendidikan daring, hingga layanan publik berbasis aplikasi menempatkan data warga sebagai aset yang rawan disalahgunakan bila regulasi longgar. RUU KKS yang seimbang diharapkan memberi kepastian: negara mampu bertindak terhadap ancaman lintas batas, namun warga tetap dilindungi dari penyalahgunaan wewenang.
Oleh karena itu, pembahasan di tingkat nasional perlu menjaga dua sisi sekaligus. Di satu sisi, memutus rantai intervensi yang memanfaatkan data pribadi untuk kepentingan strategis pihak asing. Di sisi lain, memastikan mekanisme pengawasan, uji hukum, dan akuntabilitas berjalan agar mandat keamanan tidak menggerus hak konstitusional. Keseimbangan itulah yang disebut sebagai fondasi negara kuat dalam kerangka demokrasi konstitusional.
Ke depan, kualitas RUU KKS akan diuji pada ketegasan definisi ancaman, kejelasan batas kewenangan, serta jaminan bahwa pelindungan data pribadi tidak tereduksi menjadi formalitas. Publik, termasuk di Kalimantan Barat, berkepentingan pada regulasi yang efektif terhadap risiko siber modern tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.
Sumber: Sindo News.
